Sistem Konsep
1. Sistem Simpul tertutup.
Sistem yang mempunyai simpul feedback & mekanisme kontrol.
Perusahaan bisnis yang memiliki simpul feedback & mekanisme kontrol. Simpul feedbacknya adalah informasi. Mekanisme kontrolnya adalah manajemen perusahaan. Manajemen menggunakan informasi sebagai dasar untuk membuat perubahan dalam sistem fisik.
2. Sistem simpul terbuka.
Sistem yang tidak mempunyai simpul feedback & mekanisme kontrol.
Co/: Pemanas ruang listrik yang kecil & tidak mempunyai mekanisme pengaturan sendiri untuk memberikan temperatur ruang yang tetap. Bila pemanas ini dipasang maka akan mengeluarkan panas yg banyak atau sedikit.
Silus produksi:
Aktivitas produksi pada umumnya adalah aktivitas mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Hal ini hanya terjadi pada perusahaan manufaktur(industri). Siklus produksi memiliki rangkaian aktivitas yang di selenggarakan secara bertahap.
Aktivitas-Aktivitas Siklus Produksi
- Informasi akuntansi biaya yang akurat dan tepat waktu merupakan input penting dalam keputusan mengenai hal-hal berikut ini :
- Bauran produk
- Penetapan harga produk
- Alokasi dan perencanaan sumber daya (contoh apakah membuat atau membeli)
- Manajemen Biaya
- Ada empat aktivitas dasar dalam siklus produksi :
- Perancangan Produk
- Perencanaan dan Penjadwalan
- Operasi Produksi
- Akuntansi Biaya
Perancangan Produk (Aktivitas 1)
- Langkah pertama dalam siklus produksi adalah Perancangan produk.
- Tujuan aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenugi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi.
Perencanaan dan Penjadwalan (aktivitas 2)
- Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan.
- Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi.
Operasi Produksi (Aktivitas 3)
- Computer-Integrated Manufacturing (CIM) adalah penggunaan berbagai bentuk TI dalam proses produksi, seperti robot dan mesin yang dikendalikan oleh kompute, untuk mengurangi biaya produksi.
Setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi berikut ini dari operasi produksinya :
1. Bahan baku yang digunakan
2. Jam tenaga kerja yang digunakan
3. Operasi mesin yang dilakukan
4. Serta biaya overhead produksi lainnya yang terjadi
Akuntansi Biaya (Aktivitas 4)
- Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya.
- Apakah tiga tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya itu ?
1. Untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi
2. Memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk.
3. Mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan.
Apakah ancaman-ancamannya ?
– Transaksi yang tidak diotorisasi
– Pencurian atau pengrusakan persediaan dan aktiva tetap
– Kesalahan pencatatan dan posting
– Kehilangan data
– Masalah tidak efisien dan pengendalian kualitas
Apakah prosedur pengendalian itu ?
– Ramalan penjualan yang akurat dan catatan persediaan
– Otorisasi produksi
– Larangan akses ke program perencanaan produksi dan ke dokumen pesanan produksi yang kosong
– Tinjauan dan persetujuan biaya aktiva moda
Siklus HRD atau manajemen SDM:
Apakah aktivitas-aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus manajement sdm ?
1. Perbarui File Induk Penggajian
2. Perbarui Tarif dan Pemotongan pajak
3. Validasi Data Waktu dan Kehadiran
4. Mempersiapkan Penggajian
5. Membayar Gaji
6. Hitung Kompensasi dan Pajak yang Dibayar Perusahaan
7. Keluarkan Pajak Penghasilan dan Potonagn Lain-Lain
Perbarui File Induk Penggajian (Aktivitas 1)
- Aktivitas pertama dalam siklus manajemen sumber daya manusia / penggajian melibatkan pembaruan file induk penggajian untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian seperti: mempekerjakan orang baru, pemberhentian, perubahan tingkat gaji, atau perubahan dalam pengurangan diskresi.
- Merupakan hal yang penting untuk diperhatikan bahwa semua perubahan penggajian dimaksudkan tepat pada waktunya dan secara tepat ditampilkan dalam periode pembayaran berikutnya.
Perbarui Tarif dan Pemotongan pajak (Aktivitas 2)
- Aktivitas kedua dalam siklus manajemen sumber daya manusia / penggajian adalah memperbarui informasi mengenai tarif dan pemotongan pajak lainnya.
- Perubahan tersebut terjadi ketika bagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam tarif pajak dan pemotongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi.
Validasi Data Waktu dan Kehadiran (Aktivitas 3)
- Aktivitas ketiga dalam siklus penggajian adalah memvalidasi data waktu dan kehadiran pegawai.
- Informasi ini datang dalam berbagai bentuk, bergantung pada status pembayaran pegawai.
Mempersiapkan Penggajian (Aktivitas 4)
- Aktivitas keempat dalam siklus penggajian adalah mempersiapkan penggajian.
- Data mengenai jam kerja diberikan dari departemen tempat pegawai bekerja..
- Informasi tingkat gaji didapat dari file induk penggajian.
- Orang yang bertanggunjawab membuat cek pembayaran tidak dapat membuat rekord baru ke file ini.
Membayar Gaji (Aktivitas 5)
- Aktivitas kelima adalah pembayaran yang sesungguhnya atas cek gaji ke pegawai.
- Sebagian besar pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau dengan penyimpanan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka.
Hitung Kompensasi dan Pajak yang Dibayar Perusahaan (Aktivitas 6)
- Perusahaan membayar beberapa pajak penghasilan dan kompensasi pegawai secara langsung
- Hukum federal dan negara bagian juga mensyaratkan perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam persentase tertentu ke setiap gaji kotor pegawai, hhingga ke batas maksimum tahunan, untuk dana asuransi kompensasi pengangguran federal dan negara bagian.
- Perusahaan sering kali memberikan kontribusi atau menanggung keseluruhan pembayaran premi asuransi kesehatan, cacat, dan jiwa untuk para pegawai.
Keluarkan Pajak Penghasilan dan Potonagn Lain-Lain (Aktivitas 7)
- Aktivitas terakhir dalam proses penggajian membayar kewajiban pajak penghasilan dan potongan sukarela lainnya dari setiap pegawai.
- Organisasi harus secara periodik membuat cek atau menggunakan transfer dana secara elektronis untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang terjadi.
Siklus pendapatan:
Aktivitas Bisnis Siklus Pendapatan
Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut.
- Apa sajakah dari empat aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan ?
1 Entri pesanan penjualan
2 Pengiriman
3 Penagihan dan Piutang Usaha
4 Penagihan Kas
Aktivitas Bisnis Siklus Pendapatan:
Entri Pesanan Penjualan
Proses entri pesanan penjualan mencakup tiga tahap:
1. Mengambil pesanan dari pelanggan
2. Memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan
3. Memeriksa ketersediaan persediaan
Pengiriman
Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut, proses ini terdiri dari dua tahap:
1. Mengambil dan mengepak pesanan
2. Mengirim pesanan tersebut
Penagihan dan Piutang Usaha
Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan, melibatkan:
1. Penagihan ke para pelanggan
2. Memelihara data piutang usaha
Penagihan Kas
Langkah keempat (terakhir) dalam siklus pendapatan adalah penagihan kas, melibatkan:
1. Menangani kiriman uang pelanggan
2. Menyimpannya ke bank
Siklus buku besar umum dan pelaporan keuangan, menyediakan informasi untuk serangkaian laporan keuangan mengenai suatu lingkungan akunting.
Semua sistem buku besar umum harus melaksanakan :
1. Mengumpulkan data transaksi
2. Memproses arus masuk transaksi
3. Menyimpan data transaksi
4. Melakukan pengendalian akunting
5. Menyediakan laporan keuangan
6. Mengklasifikasikan dan mengkodekan data dan perkiraan transaksi
Sumber Data dan Masukan
Sistem buku umum menerima masukan dari berbagai macam sumber.
Sumber-sumber masukan buku besar umum adalah transaksi-transaksi keuangan yang secara tradisional telah dimasukkan ke dalam buku besar umum, yaitu :
- Tranaksi tidak rutin yang terjadi selama periode akunting.
- Transaksi penyesuaian akhir periode yang : (a) berulang dan (b) tidak berulang.
- Transaksi balikan (Reversing transaction).
Jumat, 18 November 2011
tugas softkill season 3#
Jenis-jenis model
1. Model Fisik
Model yang menggambarkan entity dengan tiga dimensi. Biasanya model ini berukuran lebih kecil dari aslinya. Seperti boneka, mobil-mobilan, prototype rancangan, dsb
2. Model Naratif
Model yang menjelaskan entity secara tertulis/ lisan. Model ini digunakan sehari-hari. Co/: Penjelasan tertulis komputer, penjelasan lisan melalui sistem komunikasi.
3. Model Grafis
Model yang mewakili entitynya dengan abstraksi garis, simbol & bentuk. Seringkali disertai dengan penjelasan naratif.
Co/: laporan-laporan, alat pemecahan / analisis masalah seperti flowchart, DFD.
4. Model Matematis
Model yang disajikan dalam rumus matematika atau persamaan
Co/: BEP = TFC / P – C
BEP : Break Event Point, TFC : Total Fixed Cost, P : Price, C : Cost
Kelebihan :
- Tidak mengenal geografis (siapa saja yg mengerti simbol matematis tentu dapat mengerti model tersebut)
- Ketepatan hubungan diantara bagian dari suatu obyek dapat dideskripsikan.
Model Sistem Umum
Sistem Fisik
1. Arus Material
2. Arus Personil
3. Arus Mesin
4. Arus Uang
1. Model Fisik
Model yang menggambarkan entity dengan tiga dimensi. Biasanya model ini berukuran lebih kecil dari aslinya. Seperti boneka, mobil-mobilan, prototype rancangan, dsb
2. Model Naratif
Model yang menjelaskan entity secara tertulis/ lisan. Model ini digunakan sehari-hari. Co/: Penjelasan tertulis komputer, penjelasan lisan melalui sistem komunikasi.
3. Model Grafis
Model yang mewakili entitynya dengan abstraksi garis, simbol & bentuk. Seringkali disertai dengan penjelasan naratif.
Co/: laporan-laporan, alat pemecahan / analisis masalah seperti flowchart, DFD.
4. Model Matematis
Model yang disajikan dalam rumus matematika atau persamaan
Co/: BEP = TFC / P – C
BEP : Break Event Point, TFC : Total Fixed Cost, P : Price, C : Cost
Kelebihan :
- Tidak mengenal geografis (siapa saja yg mengerti simbol matematis tentu dapat mengerti model tersebut)
- Ketepatan hubungan diantara bagian dari suatu obyek dapat dideskripsikan.
Model Sistem Umum
Sistem Fisik
1. Arus Material
2. Arus Personil
3. Arus Mesin
4. Arus Uang
Sabtu, 12 November 2011
tugass softskill 2#
Nama : Jefrinda Husniadhy
Kelas :3DB20
Npm:36109889
Page 1 hal 26
Tinjauan pada meyeluruh proses bisnis:
keterangan:
Akutansi pada dasarnya yaitu suatu system akutansi,dan sangat penting bagi para akuntan untuk mengetahui bagaimana system informasi beroperasi .pengetahuan sperti itu akan memugkinkan mereka untuk menyediakan jasa konsultan dan desain system,serta untuk mengetahui memenuhi peran mereka sebagai evaluator dan auditor.para akutan harus terbiasa dengan proses bisnis,sebelum mereka dapat mengevaluasi atau mendesain satu system informasi akutanasi.kami telah melihat bahwa suatu pengetahuan tentang dasar-dasar siklus pendapatan dan pemerolehan dapat menyediakan suatu titik awal untuk mengumpulkan data tentang proses-proses perusahaan.pemahamannya atas siklus pendapatan membantu karena penjelasan yang terperinci mengenai siklus pendapatan ELERBE.walapun demikian,proses-proses bisnis dapat saja kompleks-kompleks dan banyak sekali,jadi kita juga perlu untuk menemukan suatu cara untuk menyederhanakan dan menyusun informasi yang kita kumpulkan tentang suatu proses bisnis.
dan Ada suatu pendoman mengakui kejadiannya yaitu biasanya banyak karyawan/departemen dalam suatu perusahaan terlibat dalam proses pendapatan dan pemerolehan.pendoman berikut berfokus pada pergesaran tanggung jawab di dalam proses bisnis untuk mengidentifikasi kejadian.interupsi dan melanjutkan kembali suatu proses juga digunakan dalam mengidentifisikasi kejadian,,
Pendoman 1:kenali kejadian pertama dalam suatu proses ketika seseorang atau suatu departemen dalam sebuah organisasi menjadi bertanggung jawab terhadap suatu aktivitas.untuk memulainya ketika seseorang/departemen dalam organisasi menjadi aktif,untuk selanjutnya orang/depertemen yang bertanggung jawab disebut sebagai agen internal(internal agen).sebagai contoh seorang pelanggan boleh membaca catalog , menantika layanan , atau melihat-lihat produk disuatu took sebelum dia berinteraksi dengan seorang karyawan
Page 2 hal 27
maka aperusahaan.aktifitas ini tidak langsung di kendalikan oleh organisasi,jadi kita tidak mengindahkan mereka ketika mengidentifikasi kejadian..
Pendoman 2:abaikan aktifitas yang tidak memerlukan keikutsertaan agen internal.pendoman ini hamper sama dengan pendoman sebelumnya,kecuali pendoman ini berlaku untuk aktivitas yang terjadi kapan saja dalam suatu proses.sebagai contoh diasumsikan bahwa seorang pelanggan menyewa mobil untuk dua minggu.oleh karena itu,tidak satu pun aktivitas tersebut di perlakukan sebagai satu kejadian di dalam proses pendapatan.
Pendoman 3:kenali suatu kejadian baru ketika tanggung jawab di pindahkan dari satu agen internal kea gen internal lainnya.ketika tanggung jawab untuk aktivitas di suatu proses bergeser daru satu agen internal ke yang lain,suatu direncanakan secara cermat oelh perusahaan.
Pendoman 4:kenali kejadian baru ketika suatu proses sudah disela/diinterupsi dan dilanjutkan kemudian oleh agen internal yang sama.setelah interupsi seseorang di luar organisasi atau prose situ mungkin memulai proses tersebut.sebagai alternative,prose situ dapat dilanjutkan pada suatu waktu yang sudah dijadwalka.kadang-kadang agen internal melengkapi seperangkat aktivitas kemudian menungu sebelum melanjutkan proses.pada umumnya prose situ dilanjutkan dalam dua arah: (1) seseorang/organisasi di luar perusahaan memulai kelanjutan dari proses dan (2) proses berlanjut dalam waktu yang terjadwal (misalnya pada akhir hari).hal ini biasanya sesuai untuk mengidentifisikasi awal suatu kejadian baru,meskipun agen internal yang sama terlibat dalamdua perangkat akitivitas.
1.seseorang/organisasi di luar perusahaan memulai kelanjutan proses.sbagai contoh dari jenis pemroses ini,asumsikan bahwa seorang pelanggan baru pergi ke bagian referensi dalam sebuah perpustakaan dan meminjam buku baru selama dua jam.seperti di bahas perpustakaan dan meminjam buku memusatkan perhatian pada pemakaian buku oleh anggota dalam dua jam itu.dari perspektif perpustakaan,proses adalah “dipinjam” setelah buku diberikan kepada anggota dan berlanjut sampai bukunya di kembalikan.meskipun agen internal sama(staf perpustakaan ) mungkin telah terlibat dalam kedua kejadian, adalah bermanfaat untuk memperlakukan peminjaman dan pengembalian sebagai dua kejadian.
2.proses berlanjut pada suatu waktu yang terjadwal.situasi lain di mana anda mungkin menemukan pendoman ini bermanfaat adalah ketika suatu proses bisinis
Page 3 hal 29
dihentikan,kemudian dilanjutkan pada suatu waktu yang terjadwal.sebagai contoh kas mungkin dikumpulkan sepanjang hari.kasir mengumpulkan kas merekam pengumpulan dan meyimpan kas di suatu tempat yang aman.proses pada akhir hari dengan menyiapkan slip penyetoran.disini kejadian yang kedua(melakukan penyetoran) dilaksanakan pada suatu waktu yang terjadwal dan tidak dilakukan oleh agen di luar organisasi tersebut.
Page 3 hal 236
Pengatar E-business:
Dasar-dasar aplikasi yang digunakan pada bab sebelumnya melibatkan satu produk peranti lunak(peranti lunak DBMS relasional ataupun akutansi).pada system client –server modern,suatu aplikasi dapat melibatkan banyak peranti lunak yang dijalankan pada system computer yang berbeda-beda.aplikasi e-business memerlukan interaksi sedikitnya antara dua computer dan sehingga memerlukan sedikitnya du perinti lunak.bahasa umum untuk pertukaran ini yang digunakan oleh browser dan server adalah Hypertext Markup Language (HTML).Htmil merupakan bahasa markup yang menyediakan label standar untuk menstrukturkan dokumen.pengatar mengenai bagaimana HTML bekerja disajikan secara singkat.biasanya Hypertext markup Language di gunakan untuk menstardardisasi pertukaran dokumen di web.meskipun proses membuat dokumen HTML di luar markup buku ini anda harus memiliki pemahaman dasar mengenai bagaimana HTML.
Page 3 hal 240
Halaman web static da dinamis untuk aplikasi E-business
Halam web dapat diklasifikasikan menjadi static ataupun dinamis.sebagaimana akan anda lihat,dua jenis halaman web ini cukup berbeda dalam hal fungsi dan arsitektur system.
Halaman wb static(static web page) merupakan halaman yang dibuat di HTML yang tidak berubah secara otomatis sebagai respons atas permintaan pengguna atau sebagai akibat dari perubahan informasi yang mendasari.Halaman HTML “static” tampak sama persis ke semua yang melihat.halaman web static memberikan cara yang mudah berbiaya rendah dalam meyajikan informasi tentang perusahaan,produknya dan cara untuk menghubungi perusahaan.halaman web selanjutnya dapat di tingkatkan dengan memasukkan peluang bagi pelanggan untuk mengirim e-mail kepada perusahaan atas informasi tambahan,atau bahkan untuk
Page 4 hal 240
menempatkan pesanan.akan tetapi,tidak terdapat jawaban segera atas permintaan pengguna,dan pesanaan tidak secara otomatis dimasukkan kedalam system.kenyataannya,halaman web tidak terhubung dengan system informasi perusahan sama sekali. Meskipun halaman web static merupakan aplikasi e-business karena memfasilitasi komunikasi,kita tidak menklasifikasikannya sebagai aplikasi e-commerce karena secara tidak langsung hanya menyebabkan transaksi antara pelanggan dengan pemasok.pelanggan harus melakukan panggilan telepon tindak lanjut atau mengirim pesan e-mail, dan perusahaan harus mencatat pesanan secara manual ke dalam system.
Page 4 hal 241
Halaman web dinamis(dynamis web page) terhubung dengan basis data real-time.kapan pun pengguna meminta informasi,halaman web HTML dibuat secara otomatis dengan informasi yang diambil dari basis data.jadi,informasi yang disediakan bersifat baru seperti basis data perusahaan.karena ini adalah basis data yang sama yang akan digunakan untuk pemrosesan pesanan dan aktivitas bisnis lainnya,basis data biasanya bersifat cukup baru.
Halaman web dinamis juga memungkinkan e-commerce.pelanggan dapat menempatkan pesanan yang secara langsug akan menuju basis data untuk pemrosesan.jika jumlah_di_tangan tidak cukup untuk pesanan tersebut,system akan memberitahu pengguna secepatnya.jika cukup dan kondisi lainnya terpenuhi(misalnya,validitas kartu kredit)record pesanan penjual akan di tambahkan ke basis data perusahaan.halaman web dinamis lebih mahal untuk mendesainnya tetapi bias menambah nilai bagi rantai nilai perusahaan dengan membuat pemesanan lebih mudah bagi pelanggan dan pengambilan pesanan untuk pemasok menjadi pemasok menjadi lebih mudah.
Halaman web dinamis memerlukan arsitektur tiga lapisan.klien-server(three-tier,client-server architecture)..
1.lapisan klien.lapisan klien(client tier) terdiri atas peranti lunak browser yang dijalankan pada PC pengguna.pengguna memilih alamat situs web,dan browser klien mencari situs web.server web di situs tersebut mengirimkan halaman web ke klien dalam format HTML.browser membaca dan menginterpretasikan dokumen HTML yang diterima dari lapisan menengah dan kemudian menampilkan dokumen untuk dilihat pengguna…
Page 5 hal 242..
Lapisan menengah..
Lapisan menengah (middle tier) berinteraksi dengan lapisan klien maupun data back-end.sebagaimana disebutkan di muka.halaman HTMl traditional bersifat static dan server menyidiakan informasi secara dinamis,misalnya jika pelanggan menentukan katagori produk,aplikasi e-commerce harus mendaftar semua produk terbaru pada katagori tersebut pada harga baru.ASP(active erver pages) Microsoft adalah salah satu teknologi ..
Keterangan :
• dasartha v.rama/redick l.jones
• penerbit :salemba empat
• judul ;system informasi akutansi = tenjage learning
• edisi 1 dan 2
Kelas :3DB20
Npm:36109889
Page 1 hal 26
Tinjauan pada meyeluruh proses bisnis:
keterangan:
Akutansi pada dasarnya yaitu suatu system akutansi,dan sangat penting bagi para akuntan untuk mengetahui bagaimana system informasi beroperasi .pengetahuan sperti itu akan memugkinkan mereka untuk menyediakan jasa konsultan dan desain system,serta untuk mengetahui memenuhi peran mereka sebagai evaluator dan auditor.para akutan harus terbiasa dengan proses bisnis,sebelum mereka dapat mengevaluasi atau mendesain satu system informasi akutanasi.kami telah melihat bahwa suatu pengetahuan tentang dasar-dasar siklus pendapatan dan pemerolehan dapat menyediakan suatu titik awal untuk mengumpulkan data tentang proses-proses perusahaan.pemahamannya atas siklus pendapatan membantu karena penjelasan yang terperinci mengenai siklus pendapatan ELERBE.walapun demikian,proses-proses bisnis dapat saja kompleks-kompleks dan banyak sekali,jadi kita juga perlu untuk menemukan suatu cara untuk menyederhanakan dan menyusun informasi yang kita kumpulkan tentang suatu proses bisnis.
dan Ada suatu pendoman mengakui kejadiannya yaitu biasanya banyak karyawan/departemen dalam suatu perusahaan terlibat dalam proses pendapatan dan pemerolehan.pendoman berikut berfokus pada pergesaran tanggung jawab di dalam proses bisnis untuk mengidentifikasi kejadian.interupsi dan melanjutkan kembali suatu proses juga digunakan dalam mengidentifisikasi kejadian,,
Pendoman 1:kenali kejadian pertama dalam suatu proses ketika seseorang atau suatu departemen dalam sebuah organisasi menjadi bertanggung jawab terhadap suatu aktivitas.untuk memulainya ketika seseorang/departemen dalam organisasi menjadi aktif,untuk selanjutnya orang/depertemen yang bertanggung jawab disebut sebagai agen internal(internal agen).sebagai contoh seorang pelanggan boleh membaca catalog , menantika layanan , atau melihat-lihat produk disuatu took sebelum dia berinteraksi dengan seorang karyawan
Page 2 hal 27
maka aperusahaan.aktifitas ini tidak langsung di kendalikan oleh organisasi,jadi kita tidak mengindahkan mereka ketika mengidentifikasi kejadian..
Pendoman 2:abaikan aktifitas yang tidak memerlukan keikutsertaan agen internal.pendoman ini hamper sama dengan pendoman sebelumnya,kecuali pendoman ini berlaku untuk aktivitas yang terjadi kapan saja dalam suatu proses.sebagai contoh diasumsikan bahwa seorang pelanggan menyewa mobil untuk dua minggu.oleh karena itu,tidak satu pun aktivitas tersebut di perlakukan sebagai satu kejadian di dalam proses pendapatan.
Pendoman 3:kenali suatu kejadian baru ketika tanggung jawab di pindahkan dari satu agen internal kea gen internal lainnya.ketika tanggung jawab untuk aktivitas di suatu proses bergeser daru satu agen internal ke yang lain,suatu direncanakan secara cermat oelh perusahaan.
Pendoman 4:kenali kejadian baru ketika suatu proses sudah disela/diinterupsi dan dilanjutkan kemudian oleh agen internal yang sama.setelah interupsi seseorang di luar organisasi atau prose situ mungkin memulai proses tersebut.sebagai alternative,prose situ dapat dilanjutkan pada suatu waktu yang sudah dijadwalka.kadang-kadang agen internal melengkapi seperangkat aktivitas kemudian menungu sebelum melanjutkan proses.pada umumnya prose situ dilanjutkan dalam dua arah: (1) seseorang/organisasi di luar perusahaan memulai kelanjutan dari proses dan (2) proses berlanjut dalam waktu yang terjadwal (misalnya pada akhir hari).hal ini biasanya sesuai untuk mengidentifisikasi awal suatu kejadian baru,meskipun agen internal yang sama terlibat dalamdua perangkat akitivitas.
1.seseorang/organisasi di luar perusahaan memulai kelanjutan proses.sbagai contoh dari jenis pemroses ini,asumsikan bahwa seorang pelanggan baru pergi ke bagian referensi dalam sebuah perpustakaan dan meminjam buku baru selama dua jam.seperti di bahas perpustakaan dan meminjam buku memusatkan perhatian pada pemakaian buku oleh anggota dalam dua jam itu.dari perspektif perpustakaan,proses adalah “dipinjam” setelah buku diberikan kepada anggota dan berlanjut sampai bukunya di kembalikan.meskipun agen internal sama(staf perpustakaan ) mungkin telah terlibat dalam kedua kejadian, adalah bermanfaat untuk memperlakukan peminjaman dan pengembalian sebagai dua kejadian.
2.proses berlanjut pada suatu waktu yang terjadwal.situasi lain di mana anda mungkin menemukan pendoman ini bermanfaat adalah ketika suatu proses bisinis
Page 3 hal 29
dihentikan,kemudian dilanjutkan pada suatu waktu yang terjadwal.sebagai contoh kas mungkin dikumpulkan sepanjang hari.kasir mengumpulkan kas merekam pengumpulan dan meyimpan kas di suatu tempat yang aman.proses pada akhir hari dengan menyiapkan slip penyetoran.disini kejadian yang kedua(melakukan penyetoran) dilaksanakan pada suatu waktu yang terjadwal dan tidak dilakukan oleh agen di luar organisasi tersebut.
Page 3 hal 236
Pengatar E-business:
Dasar-dasar aplikasi yang digunakan pada bab sebelumnya melibatkan satu produk peranti lunak(peranti lunak DBMS relasional ataupun akutansi).pada system client –server modern,suatu aplikasi dapat melibatkan banyak peranti lunak yang dijalankan pada system computer yang berbeda-beda.aplikasi e-business memerlukan interaksi sedikitnya antara dua computer dan sehingga memerlukan sedikitnya du perinti lunak.bahasa umum untuk pertukaran ini yang digunakan oleh browser dan server adalah Hypertext Markup Language (HTML).Htmil merupakan bahasa markup yang menyediakan label standar untuk menstrukturkan dokumen.pengatar mengenai bagaimana HTML bekerja disajikan secara singkat.biasanya Hypertext markup Language di gunakan untuk menstardardisasi pertukaran dokumen di web.meskipun proses membuat dokumen HTML di luar markup buku ini anda harus memiliki pemahaman dasar mengenai bagaimana HTML.
Page 3 hal 240
Halaman web static da dinamis untuk aplikasi E-business
Halam web dapat diklasifikasikan menjadi static ataupun dinamis.sebagaimana akan anda lihat,dua jenis halaman web ini cukup berbeda dalam hal fungsi dan arsitektur system.
Halaman wb static(static web page) merupakan halaman yang dibuat di HTML yang tidak berubah secara otomatis sebagai respons atas permintaan pengguna atau sebagai akibat dari perubahan informasi yang mendasari.Halaman HTML “static” tampak sama persis ke semua yang melihat.halaman web static memberikan cara yang mudah berbiaya rendah dalam meyajikan informasi tentang perusahaan,produknya dan cara untuk menghubungi perusahaan.halaman web selanjutnya dapat di tingkatkan dengan memasukkan peluang bagi pelanggan untuk mengirim e-mail kepada perusahaan atas informasi tambahan,atau bahkan untuk
Page 4 hal 240
menempatkan pesanan.akan tetapi,tidak terdapat jawaban segera atas permintaan pengguna,dan pesanaan tidak secara otomatis dimasukkan kedalam system.kenyataannya,halaman web tidak terhubung dengan system informasi perusahan sama sekali. Meskipun halaman web static merupakan aplikasi e-business karena memfasilitasi komunikasi,kita tidak menklasifikasikannya sebagai aplikasi e-commerce karena secara tidak langsung hanya menyebabkan transaksi antara pelanggan dengan pemasok.pelanggan harus melakukan panggilan telepon tindak lanjut atau mengirim pesan e-mail, dan perusahaan harus mencatat pesanan secara manual ke dalam system.
Page 4 hal 241
Halaman web dinamis(dynamis web page) terhubung dengan basis data real-time.kapan pun pengguna meminta informasi,halaman web HTML dibuat secara otomatis dengan informasi yang diambil dari basis data.jadi,informasi yang disediakan bersifat baru seperti basis data perusahaan.karena ini adalah basis data yang sama yang akan digunakan untuk pemrosesan pesanan dan aktivitas bisnis lainnya,basis data biasanya bersifat cukup baru.
Halaman web dinamis juga memungkinkan e-commerce.pelanggan dapat menempatkan pesanan yang secara langsug akan menuju basis data untuk pemrosesan.jika jumlah_di_tangan tidak cukup untuk pesanan tersebut,system akan memberitahu pengguna secepatnya.jika cukup dan kondisi lainnya terpenuhi(misalnya,validitas kartu kredit)record pesanan penjual akan di tambahkan ke basis data perusahaan.halaman web dinamis lebih mahal untuk mendesainnya tetapi bias menambah nilai bagi rantai nilai perusahaan dengan membuat pemesanan lebih mudah bagi pelanggan dan pengambilan pesanan untuk pemasok menjadi pemasok menjadi lebih mudah.
Halaman web dinamis memerlukan arsitektur tiga lapisan.klien-server(three-tier,client-server architecture)..
1.lapisan klien.lapisan klien(client tier) terdiri atas peranti lunak browser yang dijalankan pada PC pengguna.pengguna memilih alamat situs web,dan browser klien mencari situs web.server web di situs tersebut mengirimkan halaman web ke klien dalam format HTML.browser membaca dan menginterpretasikan dokumen HTML yang diterima dari lapisan menengah dan kemudian menampilkan dokumen untuk dilihat pengguna…
Page 5 hal 242..
Lapisan menengah..
Lapisan menengah (middle tier) berinteraksi dengan lapisan klien maupun data back-end.sebagaimana disebutkan di muka.halaman HTMl traditional bersifat static dan server menyidiakan informasi secara dinamis,misalnya jika pelanggan menentukan katagori produk,aplikasi e-commerce harus mendaftar semua produk terbaru pada katagori tersebut pada harga baru.ASP(active erver pages) Microsoft adalah salah satu teknologi ..
Keterangan :
• dasartha v.rama/redick l.jones
• penerbit :salemba empat
• judul ;system informasi akutansi = tenjage learning
• edisi 1 dan 2
Sabtu, 08 Oktober 2011
laporan kuanngan bank bukopin
| aporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266 per Agustus 2010  (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 08-2010 | ||||||
| ASET | ||||||
| Kas | 833,348 | |||||
| Penempatan pada Bank Indonesia | 1,695,529 | |||||
| Penempatan pada bank lain | 2,502,554 | |||||
| Tagihan spot dan derivatif | 794 | |||||
| Surat berharga | 9,115,636 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 7,057,625 | |||||
| b. Tersedia untuk dijual | 510,157 | |||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 1,547,854 | |||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | ||||||
| Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | ||||||
| Tagihan akseptasi | 53,460 | |||||
| Kredit | 25,649,097 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
| b. Tersedia untuk dijual | ||||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 25,649,097 | |||||
| Pembiayaan syariah | ||||||
| Penyertaan | 160,207 | |||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 447,117 | |||||
| a. Surat berharga | 7,240 | |||||
| b. Kredit | 347,006 | |||||
| c. Lainnya | 92,871 | |||||
| Aset tidak berwujud | ||||||
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | ||||||
| Aset tetap dan inventaris | 962,037 | |||||
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 384,769 | |||||
| Properti terbengkalai | 24,409 | |||||
| Aset yang diambil alih | 69,801 | |||||
| Rekening tunda | ||||||
| Aset antarkantor | ||||||
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- | 32,995 | |||||
| Penyisihan penghapusan aset non produktif -/- | 25,968 | |||||
| Sewa pembiayaan | ||||||
| Aset pajak tangguhan | 45,458 | |||||
| Rupa-rupa aset | 616,690 | |||||
| TOTAL ASET | 40,838,171 | |||||
| KEWAJIBAN DAN MODAL | ||||||
| Giro | 8,635,055 | |||||
| Tabungan | 6,562,064 | |||||
| Simpanan berjangka | 19,537,722 | |||||
| Dana investasi revenue sharing | ||||||
| Kewajiban kepada Bank Indonesia | 165,920 | |||||
| Kewajiban kepada bank lain | 1,684,720 | |||||
| Kewajiban spot dan derivatif | 277 | |||||
| Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 176,897 | |||||
| Kewajiban akseptasi | 45,175 | |||||
| Surat berharga yang diterbitkan | ||||||
| Pinjaman yang diterima | 578,504 | |||||
| Setoran jaminan | 6,048 | |||||
| Kewajiban antarkantor | 2,017 | |||||
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 2,017 | |||||
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Kewajiban pajak tangguhan | ||||||
| Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | 25,515 | |||||
| Rupa-rupa kewajiban | 606,718 | |||||
| Dana investasi profit sharing | ||||||
| Modal pinjaman | ||||||
| Modal disetor | 825,031 | |||||
| a. Modal dasar | 2,500,000 | |||||
| b. Modal yang belum disetor -/- | 1,674,969 | |||||
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | ||||||
| Tambahan modal disetor | 374,285 | |||||
| a. Agio | 353,454 | |||||
| b. Disagio -/- | ||||||
| c. Modal sumbangan | ||||||
| d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan | ||||||
| e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | 197 | |||||
| f. Lainnya | 20,634 | |||||
| g. Dana setoran modal | ||||||
| Selisih penilaian kembali aset tetap | ||||||
| Selisih kuasi reorganisasi | ||||||
| Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | ||||||
| Cadangan | 577,575 | |||||
| a. Cadangan umum | 577,575 | |||||
| b. Cadangan tujuan | ||||||
| Laba/rugi | 1,034,648 | |||||
| a. Tahun-tahun lalu | 626,805 | |||||
| b. Tahun berjalan | 407,843 | |||||
| TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL | 40,838,171 | |||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266 per Agustus 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 08-2010 | ||||||
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||||||
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | ||||||
| 1. Pendapatan Bunga | 3,195,388 | |||||
| a. Rupiah | 3,123,173 | |||||
| b. Valuta Asing | 72,215 | |||||
| 2. Beban Bunga | 2,056,993 | |||||
| a. Rupiah | 2,018,721 | |||||
| b. Valuta Asing | 38,272 | |||||
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 1,138,395 | |||||
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | ||||||
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 320,114 | |||||
| a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 3,339 | |||||
| i. Surat berharga | ||||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Spot dan derivatif | 3,339 | |||||
| iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
| b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
| c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 13,587 | |||||
| i. Surat berharga | 13,587 | |||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
| d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 14,740 | |||||
| e. Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan equity method, | 100,839 | |||||
| komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
| f. Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan | 17,951 | |||||
| penghapusan aset non produktif, dan penyisihan penghapusan | ||||||
| transaksi rekening administratif. | ||||||
| g. Pendapatan lainnya | 169,658 | |||||
| 2. Beban Operasional Selain Bunga | 1,036,082 | |||||
| a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 2,282 | |||||
| i. Surat berharga | ||||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Spot dan derivatif | 2,282 | |||||
| iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
| b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
| c. Kerugian penjualan aset keuangan | 10 | |||||
| i. Surat berharga | 10 | |||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
| d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | ||||||
| e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 105,176 | |||||
| i. Surat berharga | 3,058 | |||||
| ii. Kredit | 74,415 | |||||
| iii. Pembiayaan syariah | ||||||
| iv. Aset keuangan lainnya | 27,703 | |||||
| f. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | 1,741 | |||||
| g. Penyisihan kerugian risiko operasional | ||||||
| h. Kerugian terkait risiko operasional | 8 | |||||
| i. Kerugian dari penyertaan dengan equity method, | 12,643 | |||||
| komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
| j. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | ||||||
| k. Penyisihan penghapusan aset non produktif | ||||||
| l. Beban tenaga kerja | 310,546 | |||||
| m. Beban promosi | 89,974 | |||||
| n. Beban lainnya | 513,702 | |||||
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (715,968) | |||||
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 422,427 | |||||
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||||||
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 2,249 | |||||
| 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | ||||||
| 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (16,833) | |||||
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (14,584) | |||||
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 407,843 | |||||
| 1. Transfer laba (rugi) ke kantor Pusat | ||||||
| 2. Pajak Penghasilan | ||||||
| a. Taksiran pajak tahun berjalan | ||||||
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | ||||||
| LABA (RUGI) BERSIH | 407,843 | |||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Komitmen dan Kontinjensi PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266 per Agustus 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 08-2010 | ||||||
| I. TAGIHAN KOMITMEN | 256,040 | |||||
| 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | 2 | |||||
| a. Rupiah | 2 | |||||
| b. Valuta Asing | ||||||
| 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 256,038 | |||||
| 3. Lainnya | ||||||
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 13,371,822 | |||||
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 7,755,433 | |||||
| a. BUMN | 5,032,990 | |||||
| i. Committed | 5,032,990 | |||||
| - Rupiah | 4,991,589 | |||||
| - Valuta Asing | 41,401 | |||||
| ii. Uncommitted | ||||||
| - Rupiah | ||||||
| - Valuta Asing | ||||||
| b. Lainnya | 2,722,443 | |||||
| i. Committed | 2,708,549 | |||||
| ii. Uncommitted | 13,894 | |||||
| 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | 975 | |||||
| a. Committed | 975 | |||||
| - Rupiah | 975 | |||||
| - Valuta Asing | ||||||
| b. Uncommitted | ||||||
| - Rupiah | ||||||
| - Valuta Asing | ||||||
| 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 4,974,597 | |||||
| a. L/C luar negeri | 2,449,002 | |||||
| b. L/C dalam negeri | 2,525,595 | |||||
| 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 640,817 | |||||
| 5. Lainnya | ||||||
| III.TAGIHAN KONTINJENSI | 271,973 | |||||
| 1. Garansi yang diterima | ||||||
| a. Rupiah | ||||||
| b. Valuta Asing | ||||||
| 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 271,973 | |||||
| a. Bunga kredit yang diberikan | 271,973 | |||||
| b. Bunga lainnya | ||||||
| 3. Lainnya | ||||||
| IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI | 167,100 | |||||
| 1. Garansi yang diberikan | 167,100 | |||||
| a. Rupiah | 154,071 | |||||
| b. Valuta Asing | 13,029 | |||||
| 2. Lainnya | ||||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya per Agustus 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||||||||
| Pos-pos | 08-2010 | |||||||||||
| L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |||||||
| Penempatan pada bank lain | 2,431,268 | 71,286 | 2,502,554 | |||||||||
| a.Rupiah | 616,226 | 616,226 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | 1,815,042 | 71,286 | 1,886,328 | |||||||||
| Tagihan spot dan derivatif | 794 | 794 | ||||||||||
| a.Rupiah | 794 | 794 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | ||||||||||||
| Surat berharga | 9,115,636 | 9,115,636 | ||||||||||
| a.Rupiah | 8,828,912 | 8,828,912 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | 286,724 | 286,724 | ||||||||||
| Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
| a.Rupiah | ||||||||||||
| b.Valuta Asing | ||||||||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
| a. Rupiah | ||||||||||||
| b.Valuta Asing | ||||||||||||
| Tagihan Akseptasi | 53,460 | 53,460 | ||||||||||
| Kredit | 23,870,291 | 927,589 | 45,568 | 45,346 | 984,866 | 25,873,660 | ||||||
| a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 5,848,798 | 422,164 | 23,785 | 30,416 | 296,747 | 6,621,910 | ||||||
| i. Rupiah | 5,818,134 | 422,164 | 23,785 | 30,416 | 296,747 | 6,591,246 | ||||||
| ii.Valuta Asing | 30,664 | 30,664 | ||||||||||
| b.Bukan debitur UMKM | 18,021,493 | 505,425 | 21,783 | 14,930 | 688,119 | 19,251,750 | ||||||
| i. Rupiah | 16,621,755 | 442,180 | 21,783 | 14,930 | 447,393 | 17,548,041 | ||||||
| ii.Valuta Asing | 1,399,738 | 63,245 | 240,726 | 1,703,709 | ||||||||
| c. Kredit yang direstrukturisasi | 2,250,860 | 361,444 | 1,288 | 4,123 | 240,726 | 2,858,441 | ||||||
| i. Rupiah | 2,250,860 | 361,444 | 1,288 | 4,123 | 240,726 | 2,858,441 | ||||||
| ii.Valuta Asing | ||||||||||||
| d.Kredit Properti | 3,239,713 | 97,472 | 72,305 | 3,409,490 | ||||||||
| Penyertaan | 159,672 | 535 | 160,207 | |||||||||
| Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
| Komitmen dan Kontinjensi | 13,528,616 | 5,014 | 363 | 4,830 | 13,538,823 | |||||||
| a.Rupiah | 10,323,839 | 5,014 | 363 | 4,631 | 10,333,847 | |||||||
| b.Valuta Asing | 3,204,777 | 199 | 3,204,976 | |||||||||
| Aset yang diambil alih | 27,073 | 7,225 | 35,503 | 69,801 | ||||||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266 Cadangan Penyisihan Kerugian per Agustus 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||||||||
| Pos-pos | 08-2010 | |||||||||||
| CKPN | PPA yang wajib dibentuk | |||||||||||
| Individu | Kolektif | Umum | Khusus | |||||||||
| Penempatan pada bank lain | 65,599 | 24,704 | 24,313 | 10,693 | ||||||||
| Tagihan spot dan derivatif | 74 | 8 | ||||||||||
| Surat Berharga | 7,200 | 7,200 | ||||||||||
| Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
| Tagihan akseptasi | ||||||||||||
| Kredit | 215,226 | 131,780 | 131,683 | 170,126 | ||||||||
| Penyertaan | 535 | 1,598 | 1,597 | 535 | ||||||||
| Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
| Sumber data : | Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia | ||
| Keterangan : | 1. | Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. | |
| 2. | Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank. | ||
| 3. | Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas. | ||
Sabtu, 01 Oktober 2011
Sabtu, 16 April 2011
demokrasi sebagai wewenang alat kelengkapan negara
ENDAHULUAN
Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
ISI PEMBAHASAN
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran.
“Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.”
—Winston Churchill (Hansard, November 11, 1947)
1. Pengertian Demokrasi
Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Konsep demokrasi diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. Diterimanya konsep demokrasi disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa konsep ini merupakan tata pemerintahan yang paling unggul dibandingkan dengan tata pemerintahan lainnya. Demokrasi telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah government of the people, by the people and for the people.
2. Macam-Macam Demokrasi
Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas :
Inu Kencana Syafiie merinci prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut, yaitu ; adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, pemerintah yang mayoritas, persaingan keahlian, adanya mekanisme politik, kebebasan kebijaksanaan negara, dan adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.
Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Parameter tersebut meliputi empat aspek.Pertama, masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik. Kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan..Keempat, masalah kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.
B. Proses Demokratisasi Menuju Masyarakat Madani (Civil Society)
1. Pengertian Masyarakat Madani
Masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik (public sphere) dalam mengemukakan pendapat, dan memiliki lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.
2. Kaitan antara Masyarakat Madani dengan Demokrasi
Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi (demokratisasi) menurut M. Dawam Rahadjo, bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya bersifat ko-eksistensi atau saling mendukung. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar. Nurcholish Madjid memberikan penjelasan mengenai keterkaitan antara masyarakat madani dengan demokratisasi. Menurutnya, masyarakat madani merupakan tempat tumbuhnya demokrasi. Pemilu merupakan simbol bagi pelaksanaan demokrasi. Masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan. Masyarakat madani mensyaratkan adanya civic engagement yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antara satu dengan lainnya. Masyarakat madani dan demokrasi menurut Ernest Gellner merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi.
C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia (Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)
Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalam empat periode, yaitu :
1. Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
2. Periode 1959-1965 (Orde Lama)Demokrasi TerpimpinPandangan A. Syafi’i Ma’arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno seagai “Ayah” dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif.
3. P eriode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila
Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah
4. Periode 1998-sekarang( Reformasi )Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir. Ing. B.J. Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. . Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun
D. Menampilkan Perilaku Budaya dan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari
Beberapa karakteristik yang harus ditampilkan dari warga negara yang berkarakter dan berjiwa demokratis, yaitu ;Memilki sikap rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, membuka diskusi dan dialog, bersikap terbuka, bersikap rasional, adil, dan selalu bersikap jujur. Warga negara yang otonom harus melakukan tiga hal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, yaitu menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif (culture of law), ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif (process of law making), mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif (content of law), ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab (structure of law).
Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-indang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang sebagai berikut:
a.Demokrasi yang Berketuhanan Yang maha Esa
b.Demokrasi dengan kecerdasan
c.Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
d.Demokrasi dengan rule of law
e.Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan Negara
f.Demokrasi dengan hak asasi manusia
g.Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
h.Demokrasi dengan otonomi daerah
i.Demokrasi dengan kemakmuran
j.Demokrasi yang berkeadilan social
Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada faham kekeluargaan dan Kegotong-royongan yang ditujukan untuk:
a. Kesejahteraan rakyat
b. Mendukung unsur-unsur kesadaran hak ber-ketuhanan Yang Maha Esa
c. Menolak atheisme
d. Menegakkan kebenaran yang berdasarkan kepada budi pekerti yang luhur
e. Mengembangkan kepribadian Indonesia
f. Menciptakan keseimbangan perikehidupan individu dan masyarakat, kasmani dan rohani, lahir dan bathin, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Tuhannya.
2.Pelaksanaan demokrasi di Indonesia
Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,dan untuk rakyat.
Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya:
a.Dalam UUD 1945 (sebelum diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
b.Dalam UUD 1945 (setelah diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.
c.Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1:
1)Ayat (1) berbunyi: “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hokum yang demokrasi dan berbentuk federasi”.
2)Ayat (2) berbunyi: “Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat”.
d.Dalam UUDS 1950 pasal 1:
1)Ayat (1) berbunyi: “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hokum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.
2)Ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan rakyat”.
Untuk melihat apakah suatu system pemerintahan adalah system yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dariinfikator-indikator yang dirumuskan oleh Affan Gaffar berikut ini:
a.Akuntabilitas
b.Rotasi Kekuasaan
c.Rekruitmen politik yang terbuka
d.Pemilihan umum
e.Menikmati hak-hak dasar
a.Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan
Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini (1945-1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik diparlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan.
Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.
b.Demokrasi parlementer (1950-1959)
Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hamper semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia.
Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranam yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan.
Kedua, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politis pada umumnya sangat tinggi.
Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh pelung yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal.
Keempat, sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada 1955, tetapi Pemikihan Umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi.
Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga Negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal.
Keenam, dakam masa pemerintahan Parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yamg seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa demokrasi perlementer mengalami kegagalan?. Banyak sekali para ahli mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Dari sekian banyak jawaban, ada beberapa hal yang dinilai tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut.Pertama, munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong-royong.
Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional.
Ketiga, dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik.
Keempat, Basis social ekonomi yang masih sangat lemah.
c.Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi perlementer.
Pertama, mengburnya system kepartaian.
Kedua,dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,peranan lembaga legislative dalam system politik nasional menjadi sedemikian lemah.
Ketiga, Hak dasar manusia menjadi sangat lemah.
Keempat, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers.
Kelima, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah.
d.Demokrasi pada masa Orde Baru (1966-1998)
Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hamper ridak pernah terjadi.
Kedua, rekruitmen politik bersifat tertutup.
Ketiga, Pemilihan Umum.
Keempat, pelaksanaan hak dasar waega Negara.
e.Demokrasi pada masa Reformasi (1998 sampai dengan sekarang)
Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indicator kedemokrasian di Indonesia.Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan.
Kedua, diberlakunya system multi partai dalam pemilu tahun 1999.
Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformsi ini adalah demokresi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik tang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950-1959.Pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya.
Kedua, ritasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampi pada tingkat desa.
Ketiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kenenasan pers, dan sebagainya.
3.Pemilihan Umum
a.Pengertian Pemilihan Umum
Salah satu cirri Negara demokratis debawa rule of law adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden maupun kepala daerah.
Pemilihan umumbagi suatu Negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat. Prmilihan umum memiliki arti penring sebagai berikut:
1)Untuk mendukung atau mengubah personel dalam lembaga legislative.
2)Membentuk dukungan yang mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka tertentu.
3)Rakyat melalui perwakilannya secara berkala dapat mengoreksi atau mengawasi kekuatan eksekutif.
b.Tujuan Pemilihan Umum
Pada pemerintahan yang demokratis, pemilihan umum merupakan pesta demokrasi. Secara umum tujuan pemilihan umum adalah
1)Melaksanakan kedaulatan rakyat
2)Sebagai perwujudan hak asas politik rakyat
3)Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta memilih Presiden dan wakil Presiden.
4)Melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara aman, damai, dan tertib.
5)Menjamin kesinambungan pembangunan nasional
Menurut Ramlan Surbakti, kegiatan pemilihan umum berkedudukan sabagai :
1)Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum
2)Makanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembagag-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat yang terpilih, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
3)Sarana untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).
KESIMPULAN
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran.
Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
ISI PEMBAHASAN
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran.
“Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.”
—Winston Churchill (Hansard, November 11, 1947)
Prinsip-Prinsip Demokrasi
A. Pengertian dan Prinsip – prinsip Budaya Demokrasi1. Pengertian Demokrasi
Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Konsep demokrasi diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. Diterimanya konsep demokrasi disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa konsep ini merupakan tata pemerintahan yang paling unggul dibandingkan dengan tata pemerintahan lainnya. Demokrasi telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah government of the people, by the people and for the people.
2. Macam-Macam Demokrasi
Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas :
- Demokrasi Langsung
- Demokrasi Tidak Langsung
- Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)
- Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar)
- Demokrasi Formal
- Demokrasi Material
- Demokrasi Campuran
- Demokrasi Sistem Parlementer
- Demokrasi Sistem Presidensial
Inu Kencana Syafiie merinci prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut, yaitu ; adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, pemerintah yang mayoritas, persaingan keahlian, adanya mekanisme politik, kebebasan kebijaksanaan negara, dan adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.
Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Parameter tersebut meliputi empat aspek.Pertama, masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik. Kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan..Keempat, masalah kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.
B. Proses Demokratisasi Menuju Masyarakat Madani (Civil Society)
1. Pengertian Masyarakat Madani
Masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik (public sphere) dalam mengemukakan pendapat, dan memiliki lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.
2. Kaitan antara Masyarakat Madani dengan Demokrasi
Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi (demokratisasi) menurut M. Dawam Rahadjo, bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya bersifat ko-eksistensi atau saling mendukung. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar. Nurcholish Madjid memberikan penjelasan mengenai keterkaitan antara masyarakat madani dengan demokratisasi. Menurutnya, masyarakat madani merupakan tempat tumbuhnya demokrasi. Pemilu merupakan simbol bagi pelaksanaan demokrasi. Masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan. Masyarakat madani mensyaratkan adanya civic engagement yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antara satu dengan lainnya. Masyarakat madani dan demokrasi menurut Ernest Gellner merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi.
C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia (Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)
Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalam empat periode, yaitu :
1. Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
2. Periode 1959-1965 (Orde Lama)Demokrasi TerpimpinPandangan A. Syafi’i Ma’arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno seagai “Ayah” dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif.
3. P eriode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila
Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah
4. Periode 1998-sekarang( Reformasi )Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir. Ing. B.J. Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. . Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun
D. Menampilkan Perilaku Budaya dan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari
Beberapa karakteristik yang harus ditampilkan dari warga negara yang berkarakter dan berjiwa demokratis, yaitu ;Memilki sikap rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, membuka diskusi dan dialog, bersikap terbuka, bersikap rasional, adil, dan selalu bersikap jujur. Warga negara yang otonom harus melakukan tiga hal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, yaitu menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif (culture of law), ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif (process of law making), mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif (content of law), ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab (structure of law).
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA
1.Prinsip-prinsip Demokrasi PancasilaAhmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-indang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang sebagai berikut:
a.Demokrasi yang Berketuhanan Yang maha Esa
b.Demokrasi dengan kecerdasan
c.Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
d.Demokrasi dengan rule of law
e.Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan Negara
f.Demokrasi dengan hak asasi manusia
g.Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
h.Demokrasi dengan otonomi daerah
i.Demokrasi dengan kemakmuran
j.Demokrasi yang berkeadilan social
Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada faham kekeluargaan dan Kegotong-royongan yang ditujukan untuk:
a. Kesejahteraan rakyat
b. Mendukung unsur-unsur kesadaran hak ber-ketuhanan Yang Maha Esa
c. Menolak atheisme
d. Menegakkan kebenaran yang berdasarkan kepada budi pekerti yang luhur
e. Mengembangkan kepribadian Indonesia
f. Menciptakan keseimbangan perikehidupan individu dan masyarakat, kasmani dan rohani, lahir dan bathin, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Tuhannya.
2.Pelaksanaan demokrasi di Indonesia
Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,dan untuk rakyat.
Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya:
a.Dalam UUD 1945 (sebelum diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
b.Dalam UUD 1945 (setelah diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.
c.Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1:
1)Ayat (1) berbunyi: “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hokum yang demokrasi dan berbentuk federasi”.
2)Ayat (2) berbunyi: “Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat”.
d.Dalam UUDS 1950 pasal 1:
1)Ayat (1) berbunyi: “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hokum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.
2)Ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan rakyat”.
Untuk melihat apakah suatu system pemerintahan adalah system yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dariinfikator-indikator yang dirumuskan oleh Affan Gaffar berikut ini:
a.Akuntabilitas
b.Rotasi Kekuasaan
c.Rekruitmen politik yang terbuka
d.Pemilihan umum
e.Menikmati hak-hak dasar
a.Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan
Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini (1945-1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik diparlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan.
Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.
b.Demokrasi parlementer (1950-1959)
Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hamper semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia.
Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranam yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan.
Kedua, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politis pada umumnya sangat tinggi.
Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh pelung yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal.
Keempat, sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada 1955, tetapi Pemikihan Umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi.
Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga Negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal.
Keenam, dakam masa pemerintahan Parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yamg seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa demokrasi perlementer mengalami kegagalan?. Banyak sekali para ahli mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Dari sekian banyak jawaban, ada beberapa hal yang dinilai tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut.Pertama, munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong-royong.
Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional.
Ketiga, dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik.
Keempat, Basis social ekonomi yang masih sangat lemah.
c.Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi perlementer.
Pertama, mengburnya system kepartaian.
Kedua,dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,peranan lembaga legislative dalam system politik nasional menjadi sedemikian lemah.
Ketiga, Hak dasar manusia menjadi sangat lemah.
Keempat, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers.
Kelima, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah.
d.Demokrasi pada masa Orde Baru (1966-1998)
Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hamper ridak pernah terjadi.
Kedua, rekruitmen politik bersifat tertutup.
Ketiga, Pemilihan Umum.
Keempat, pelaksanaan hak dasar waega Negara.
e.Demokrasi pada masa Reformasi (1998 sampai dengan sekarang)
Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indicator kedemokrasian di Indonesia.Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan.
Kedua, diberlakunya system multi partai dalam pemilu tahun 1999.
Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformsi ini adalah demokresi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik tang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950-1959.Pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya.
Kedua, ritasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampi pada tingkat desa.
Ketiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kenenasan pers, dan sebagainya.
3.Pemilihan Umum
a.Pengertian Pemilihan Umum
Salah satu cirri Negara demokratis debawa rule of law adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden maupun kepala daerah.
Pemilihan umumbagi suatu Negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat. Prmilihan umum memiliki arti penring sebagai berikut:
1)Untuk mendukung atau mengubah personel dalam lembaga legislative.
2)Membentuk dukungan yang mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka tertentu.
3)Rakyat melalui perwakilannya secara berkala dapat mengoreksi atau mengawasi kekuatan eksekutif.
b.Tujuan Pemilihan Umum
Pada pemerintahan yang demokratis, pemilihan umum merupakan pesta demokrasi. Secara umum tujuan pemilihan umum adalah
1)Melaksanakan kedaulatan rakyat
2)Sebagai perwujudan hak asas politik rakyat
3)Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta memilih Presiden dan wakil Presiden.
4)Melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara aman, damai, dan tertib.
5)Menjamin kesinambungan pembangunan nasional
Menurut Ramlan Surbakti, kegiatan pemilihan umum berkedudukan sabagai :
1)Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum
2)Makanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembagag-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat yang terpilih, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
3)Sarana untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).
Demokrasi di Indonesia
Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, UUD 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan PDI-P sebagai pemenang Pemilu.KESIMPULAN
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran.
Langganan:
Postingan (Atom)